Gedung Putih Salah Langkah?

Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama telah memperjelas bahwa dia berniat “menyelidiki” bukan menghukum pejabat era George W Bush yang menyetujui praktik interogasi kejam.

Namun, serangkaian langkah Gedung Putih justru mengancam menyulut prahara politik yang sebenarnya ingin dihindari Obama. Presiden memanggil dua petinggi Demokrat di Kongres ke Gedung Putih untuk sebuah perundingan untuk meredam suasana, sementara para ajudannya berusaha keras mengontrol pesan yang tersirat.

Jumat (24/4/2009), pejabat pemerintahan Obama berharap bisa mengatasi prahara dengan membatasi investigasi pemerintahan era Bush dengan dua penyidikan yang sedang berjalan: investigasi oleh panel senat dan penyidikan etika Departemen Kehakiman yang disebut tidak akan merekomendasikan pengadilan terhadap siapapun.

Menurut Wall Street Journal, beberapa ajudan mengatakan, pernyataan Obama yang tampaknya kontradiktif disalahartikan. Pandangan presiden itu juga disampaikan tidak utuh. Obama yakin jika dia melarang “teknik interogasi yang diperbarui”, yang disebut penyiksaan oleh banyak pejabat pemerintahannya, dia dapat bergerak di luar masalah itu. Itu memang tampaknya berhasil sampai bulan ini.

Presiden menghadapi deadline pengadilan pada 16 April untuk memutuskan apakah akan merilis empat memo Departemen Kehakiman pada 2002 – 2005 yang menawarkan landasan sah untuk melakukan waterboarding terhadap tahanan dan perlakukan kejam serupa. Pemerintahan Obama harus merilis memo itu atau memberikan alasan kepada pengadilan, mengapa mereka tidak merilisnya.

Presiden itu mengumpulkan para ajudannya untuk sebuah pertemuan yang berubah jadi debat panas semalam sebelum deadline itu. Kepala CIA Leon Panetta salah satu yang menolak dirilisnya memo. Sedangkan Jaksa Agung Eric Holder salah satu yang mendukungnya. Obama sepihak dengan Holder.

Namun, dia juga menentang peradilan bagi operator CIA. Sehari berikutnya Obama mengumumkan akan merilis memo yang sebagian besar sudah disegel itu. Holder juga mengumumkan tidak akan mengadili pejabat CIA yang melaksanakan kebijakan Bush. Salah satu ajudan senior Gedung Putih mengatakan, dengan melakukan itu, Obama yakin telah menyeimbangkan antara permintaan sayap kiri dan kampanyenya sendiri dan pengakuan bahwa “kita hidup di dunia yang berbahaya,” katanya.

Pejabat lain mengatakan, perspektif presiden itu makin tajam setelah dilantik karena tiap hari dia mendapatkan briefing ancaman dari badan-badan intelijen. Pengumuman itu menyebabkan teriakan dari sayap kiri, yang menginginkan tindakan agresif terhadap pejabat senior Bush dan dari kanan yang melihat keputusan Gedung Putih itu sebagai ancaman terhadap keamanan nasional.

Ajudan presiden saat ini makin cemas bahwa prahara politik ini akan melemahkan energi politik yang dibutuhkan untuk menangani beberapa isu lain seperti kesehatan dan ekonomi. “Kami benar-benar ingin bergerak maju dan tidak mau melihat ke belakang,” papar seorang ajudan senior Gedung Putih kepada Wall Street Journal.

“Ini bisa menyita banyak waktu dan perhatian, dan kami punya banyak pekerjaan untuk dilakukan,” imbuhnya. Beberapa ajudan mengatakan, salah langkah penting terjadi saat interview televisi yang dilakukan Kepala Staf Kepresidenan Rahm Emanuel. Dalam wawancara itu, dia tampak mengesampingkan kemungkinan dakwaan terhadap mantan pengacara Departemen Kehakiman yang menyusun memo itu.

Pernyataannya itu membelok ke lempengan berbahaya. Keputusan seperti itu seharusnya dikeluarkan Jaksa Agung, bukan Gedung Putih. Obama mengatakan, keputusan untuk mengadili pejabat era Bush terserah kepada Holder. Obama membuka pintu bagi pengadilan meskipun para ajudannya mengatakan, dia tidak berniat memidanakan pejabat era Bush. Republikan segera nimbrung pada isu itu.

Komisi Kajian Republikan, kelompok konservatif House of Representatif (DPR), langsung mengkritik rencana peluncuran memo itu dengan mengatakan, Obama buang-buang waktu. Mantan Wakil Presiden Dick Cheney dan penasihat Karl Rove menuduh Obama mengesampingkan keamanan AS.

Namun, memo berisi metode interogasi kejam era Bush yang ditulis Jay Bybee dan Stephen Bradbury itu hanyalah sebuah preview. Masih banyak yang disembunyikan. Laporan Senat AS, yang juga dirilis baru-baru ini, terbaca seperti dejavu saja: pemerintahan AS di bawah Bush adalah perulangan Inkuisisi Spanyol.

Semuanya dimulai bahkan sebelum tokoh kelas kakap Al-Qaeda ditangkap. Apa yang Bush, Cheney, Menteri Pertahanan saat itu Donald Rumsfeld, dan beberapa orang inginkan adalah membuktikan kaitan yang sebenarnya tidak ada antara Saddam Hussein dan Al-Qaeda, jalan yang lebih baik untuk membenarkan perang pendahuluan ilegal yang direncanakan Proyek untuk Abad Baru Amerika (PNAC) yang kini bubar pada akhir 1990-an.

Memo penyiksaan itu hanyalah tenaga penggerak pada mesin imperial. The New York Times bahkan sudah meminta Kongres meng-impeach Bybee, yang mendapatkan kursi seumur hidup di pengadilan banding federal dari Bush. Asia Times Online menulis, semua orang tahu tentang penyiksaan itu. Mantan Deputi Menteri Luar Negeri Richard Armitage dan Karl Rove serta Lewis “Scooter” Libby adalah di antara mereka yang membocorkan identitas agen CIA Valerie Plame dalam skandal yellowcake (uranium) Niger yang kondang itu.

Lebih krusial lagi, Armitage juga mengakui kepada Al-Jazeera mengapa masalah itu sebenarnya bisa berakhir seperti cuci tangan. “Saya rasa anggota Senat tidak ingin melihat masalah-masalah ini karena mereka akan harus melihat diri mereka sendiri di cermin. Di mana mereka? Mereka AWOL, absen tapi tidak pergi,” ujarnya. Tidak ada yang berharap Ketua DPR Nancy Pelosi harus menyidiki dirinya sendiri.

Armitage juga mengatakan bagaimana dia dan bosnya saat itu, Menteri Luar Negeri Colin Powell, kalah perang untuk menghormati Konvensi Jenewa selama masa pemerintahan Bush. Perwira Jepang diadili atas kejahatan perang setelah Perang Dunia II oleh AS karena mereka, di antara praktik-praktik lain, memberlakukan waterboarding. Pertanyaannya adalah bukan memo penyiksaan itu dirahasiakan seperti yang diinginkan CIA dan Cheney.

Pertanyaannya adalah bagaimana caranya mempergunakan keadilan dan menegakkan hukum. Guru besar undang-undang Austria Manfred Nowak, investigator top penyiksaan Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Jenewa, punya pendapat tegas. “Keputusan Presiden Obama untuk tidak mengadili operator CIA yang menggunakan praktik interogasi kejam melanggar undang-undang internasional,” tegasnya kepada Asia Times Online.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: